Category: Sorotan

Bahaya! TNI-Polri Reprensif Diskriminasi Dan Rasis Di Jogyakarta

Oleh : Jhon Adii.

Obi Kogoya (20 tahun) mahasiswa Papua di Yogyakartayang diperlakukan bukan seperrti manusia. Ini tindakan ormas yang dibacking polisi pada tanggal 15 Jli 2016 di asrama mahasiswa Papua Yogyakarta.

 

Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah bertanggung jawab melindungi HAM sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28i ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Baca lebih lanjut

Jokowi Tak Juga Singgung Kasus Pelanggaran HAM

Korban Tragedi Paniai Berdarah 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai Enarotali (Foto: Ist)

Korban Tragedi Paniai Berdarah 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobai Enarotali (Foto: Ist)

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Papua baru-baru ini tak menepati janjinya pada kunjungan setahun lalu saat menghadiri perayaan Natal nasional 2014 di Lapangan Mandala, Jayapura.

Hal ini disesalkan berbagai pihak yang sedang mengharapkan adanya “angin segar” di tengah badai konflik di Tanah Papua.
Seperti diungkapkan Tokoh Agama yang juga pegiat HAM Papua di Wamena, Pastor John Djonga, Pr, kunjungan Presiden Jokowi akhir Desember 2015 lalu tak pernah menyinggung sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi selama ini di Tanah Papua.
Dilansir Koran Jubi edisi Rabu (6/1/2016), Pastor John mengungkapkan salah satu janji Presiden adalah penuntasan tragedi Paniai Berdarah 4 Desember 2014. Penembakan di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ketika itu menewaskan 4 siswa dan belasan lainnya luka serius.
Kasus-kasus pelanggaran HAM lain juga tak disinggungnya. Karena itu, Pastor John mengaku kecewa karena kesannya negara tak perduli dengan penegakan HAM.
Sementara, persoalan HAM di Tanah Papua sangat krusial, dan perlu penanganan serius untuk mengakhiri peristiwa berdarah berkepanjangan.
Selain itu, masalah Papua sudah menduniai, disoroti berbagai pihak di tingkat internasional.
Sayangnya, saat menanti sebuah pernyataan dari Kepala Negara RI, ternyata tak disinggung sedikitpun. Ini patut disesalkan karena dianggap ingkar janji.
Yang dibicarakan lebih pada program pembangunan. Bagi Pastor John, sejumlah konsep pembangunan yang dibeberkan itu baik. Tetapi tentu orang Papua kecewa karena Presiden dalam lawatannya kali ini tak sempat ungkit kembali soal HAM yang dijanjikan sebelumnya.
Abai terhadap kasus-kasus HAM di Tanah Papua, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai pemerintahan Jokowi-JK lebih mementingkan investasi dan pengkondisian stabilitas politik ketimbang penegakan HAM dan demokrasi sepanjang tahun 2015.
“Kami melihat komitmen pemerintahan Jokowi-JK terhadap kebijakan luar di bidang HAM dan demokrasi sangat rendah. Sebaliknya, politik dagang dan investasi Indonesia di tahun 2015 berlebihan,” ujar Rafendi Djamin saat konferensi pers di kantor HRWG, Jakarta, dilansir cnnindonesia.com, Selasa (5/1/2016).
Rafendi mengatakan, dalam catatan akhir tahun 2015, HRWG menilai kebijakan luar negeri diletakkan pada kepentingan ekonomi semata. Sementara, penegakan HAM dinilai justru kian merosot.
HRWG juga menyoroti isu separatisme Papua. Pemerintah dinilai telah menunjukkan ketakutan yang akut dalam menyikapi konflik-konflik di Papua.
“Hal itu terlihat dari pendekatan represif dan keamanan yang tetap dilakukan secara berlebihan oleh pemerintah. Larangan dan pembubaran aksi demonstrasi soal Papua juga menunjukkan sikap ketakutan pemerintah,” tutur Rafendi.
Padahal, kata dia, pendekatan represif dengan menempatkan militer dan pengamanan ketat di Papua justru hanya akan “memelihara” konflik di sana.
Menurut HRWG, persoalan HAM masih menjadi sekadar pemanis dalam teks dan belum dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran HAM dan praktik kekerasan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
Hingga kini, Papua tak luput dari kasus kekerasan hingga pelanggaran HAM. Penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan akses bagi jurnalis asing, hingga berbagai peristiwa berdarah yang luput dikemukakan Presiden Jokowi.
Karena itu, wajar saja bila orang Papua bertanya: apalah artinya bangun rel kereta api di Tanah Papua yang belum tentu berhasil dikerjakan, sementara pada saat bersamaan kekerasan negara terus berlanjut di negeri emas ini?.
MARY

 

Sumber : suarapapua.com

Kematian 41 Bayi di Nduga, Pemerintah Jangan Menutup Mata

Anak-Papua-770x470

MP, -Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan pemerintah tidak menutup mata terkait meninggalnya puluhan balita di di Kabupaten Nduga, Papua. Pasalnya, hingga kini belum diketahui apa penyebab peristiwa tersebut.

Dikatakan Saleh, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan kematian puluhan balita tersebut.

“Kasus ini agak aneh. Walau balita yang meninggal sudah mencapai 41 orang, penyebabnya belum diketahui. Dan itu terjadi hanya dalam satu bulan, dari pertengahan Oktober sampai pertengahan November,” kata Saleh di DPR, Rabu (2/12).

Politikus PAN itu menyayangkan belum adanya perhatian serius dari pemerintah pusat, meski kejadian itu telah diberitakan banyak media. Padahal, ada banyak kementerian yang semestinya bisa turun tangan secara langsung. Selain kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada kementerian sosial dan kementerian kesehatan.

Jika kasus kematian puluhan balita di Papua ini tidak segera ditangani, tegas Saleh, dikhawatirkan akan semakin meluas. Pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk meneliti apa sesungguhnya yang terjadi. Dengan demikian, penanganan terhadap kasus itu dapat dilaksanakan dengan baik.

“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada masa depan anak-anak Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Untuk itu, kami menunggu langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah,” pungkas politikus asal Sumatera Utara itu. (http://www.newsphinisi.com)

 

#MP