Category: Press Releasse

LBH Jakarta Kecam Aksi Brutal Kepolisian di Yogyakarta

Rilis Pers

No.1330/SK/LBH/VII/2016

LBH Jakarta Mengecam Keras Aksi Brutal dan Anti Demokrasi yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian R.I. di Asrama Mahasiswa Papua.

image

Yogyakarta – Jumat, 15 Juli 2016, Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) berencana mengadakan long march dengan rute Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I (Jl. Kusumanegara) sampai Titik Nol KM, pk 09.00 – selesai. Long March diadakan dalam rangka menyatakan dukungan pada ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG, dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis pada Papua Barat. Namun aksi damai ini mendapatkan ancaman dan represi dari aparat kepolisian dan kelompok reaksioner.

Baca lebih lanjut

ULMWP : Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina? Bagaimana Dengan West Papua?

Logo ULMWP - Jubi
Logo ULMWP – Jubi

Jayapura, – Konferensi Tingkat Tinggi KTT Organisasi Kerja Sama Islam OKI sudah berlangsung pada 6-7 Maret di Jakarta, dengan thema “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungan bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Bahkan,  melalui pertemuan bilateral bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Indonesia menyatakan sudah membuka dan akan meresmikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah bulan Maret ini. Komitmen Pemerintah Indonesia mendukung Palestina adalah perwujudan UUD 1945, bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Komitmen Indonesia ini dipertanyakan oleh United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). Sebab, disaat yang sama, Pemerintah Indonesia menyembunyikan dirinya dari konflik politik West Papua, sebuah teritori yang direbut paksa tahun 1962, dicaplok secara illegal pada tahun 1969, dan kini masih terus dikuasai dan dijajah dengan praktek kolonialisme yang militeristik dan menyebabkan krisis kemanusiaan akut, perusakan lingkungan, penggerukan Sumber Daya Alam besar-besaran, serta migrasi penduduk Indonesia ke West Papua secara besar-besaran.

“Sejak 1961, bangsa Papua telah berikrar untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan Negara. Sejak saat itu, rakyat West Papua telah berjuang dengan penuh pengorbanan mencari kemerdekaan dan kedaulatannya selama hampir setengah abat tanpa solusi damai antara West Papua dan Indonesia. Bila pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, pertanyaanya bagaimana dengan West Papua yang telah kehilangan hak kemerdekaan dan kedaulatannya?” tanya Benny Wenda, melalui rilis pers yang dibreitakan Jubi, Selasa (8/3/2016).

ULMWP, tulis Benny Wenda dalam rilis tersebut, sebagai organisasi yang berasosiasi dalam payung perjuangan bangsa Papua Barat yakni United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), yang juga anggota observer di organisasi sub-regional MSG (Melanesian Spearhead Group) memandang bahwa sesunguhnya semangat membebaskan Palestina dari pendudukan Israel harus juga disertai dengan semangat mendekolonisasi West Papua.

“Bagaimana bisa Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sementara bangsa Papua masih menjadi wilayah jajahan Indonesia? Bagaimana bisa Indonesia terlibat aktif dalam penyelesaian damai Palestina di PBB, sembari menolak segala bentuk penyelesaian status politik West Papua secara damai?” tulis Benny Wenda.

ULMWP menegaskan, bila Indonesia ikut mendorong kemerdekaan Palestina di OKI, seharusnya juga Indonesia sebagai Anggota Asosiasi MSG mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua sesuai hasil komunike MSG pada than 2013 lalu.

ULMWP juga mempertanyakan sikap Indonesia yang ikut mendorong OKI dalam berbagai Tim Pencari Fakta di Palestina, namun sebagai “mitra dialog” Pacific Islands Forum (PIF) Indonesia tidak mau membuka akses bagi Tim Pencari Fakta dari Negara-negara Pasifik Selatan ke West Papua sesuai hasil kesepakatan tahunannya di Port Moresby, September 2015?

“Dan lagi, mengapa Pemerintah Indonesia terus menolak desakan ketua MSG, Menasseh Sogavare untuk berdialog dengan ULMWP,” tanya Benny Wenda.

Oleh sebab itu, menurut Benny Wenda, atas nama rakyat West Papua, ULMWP menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh anggota Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) bahwa : 1) ULMWP mendukung upaya penyelesaian damai OKI terhadap konflik politik yang berkepanjangan di Palestina dan Israel; 2) ULMWP berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk ikut mencari penyelesaian damai bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua; dan 3) ULMWP juga sangat mengharapkan anggota Negara-negara OKI untuk ikut mendorong Indonesia menghentikan pendudukan illegalnya di West Papua, dan bersama-sama ULMWP menyelesaikan status politik West Papua secara damai. (Victor Mambor)

 

Sumber : tabloidjubi.com

KAPOLRI DITUNTUT MENGHORMATI HAK ASASI MANUSI

Ketua (kanan) dan Sekretaris(kiri) front pelajar dan mahasiswa se Jawa dan Bali saat jumpa pers di asrama Papua, Yogyakarta.(Telius Yikwa/Warta Papua Barat)

Ketua (kanan) dan Sekretaris(kiri) front pelajar dan mahasiswa se Jawa dan Bali saat jumpa pers di asrama Papua, Yogyakarta.(Telius Yikwa/Warta Papua Barat)

Yogyakarta, -Front Pelajar dan Mahasiswa Sejawa dan Bali menutut kapolri untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia di indonesia. Dan seeger perintahkan bawahannya di wilayah hukum Polda DIY (Polresta Yogyakarta), Polda Sulawesi Utara (Polres Manado), Polda Sulawesi Selatan (Polres Makasar), Polda Papua (Polres Nabire, Sorong, Polresta Jayapura),

Ketua Front Pelajar dan Mahasiswa se-Jawa dan Bali, Aris Yeimo dalam jumpa pers yang digelar tadi pagi (27/11/2014) di Asrama mahasiswa Papua kota Yogyakarta mengatakan, kami mendesak agar Kapolri selaku pemimpin tertinggi agar perintahkan bawahannya di seluruh  kepolisian untuk menghormati hak asasi manusia.

“Dan Kapolri memberikan pembinaan kepada setiap polda di indonesia dan secara khusus kepada Kapolda Papua dan jajarannya (Kapolres/Kapolresta) yang sedang bertugas diseluruh Tanah Papua demi menjadikan citra polisi sebagai pengayom dan pelindung Hak Konstitusi warga negaranya diseluruh Tanah; tambahnya.

Berikut Press releasse Selengkapnya.

FRONT PELAJAR DAN MAHASISWA JAWA-BALI  PEDULI KEMANUSIAAN DI PAPUA DAN LUAR PAPUA

1.     A. Daftar Kasus Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM

1.     Kasus pembunuhan Jesica Elisabet Isir (2010) dan paulus petege (2014) di wilayah hukum polresta Yogyakarta;

2.     Kasus pengeroyokan dan pembunuhan Petius tabuni (2014) diwilayah hokum polda Sulawesi utara

3.     Kasus pembunuhan Carles Enumbi (2014) diwilayah hokum Polda Sulawesi Selatan

4.     Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap ketua KNPB Wilayah Sorong (2014) diwilayah hukum Polres Sorong, Papua barat;

5.     Kasus pembunuhan terhadap ketua Umum KNPB Musa Alias Mako Tabunu (2012) oleh Detasemen 88 Polda Papua di wilayah hokum polresta Jayapura, Papua

6.     Kasus Pembunuhan terhadap Ketua KNPB wilayah Baliem Hubertus Mabel (2013) oleh Anggota Polres Jayawijaya di wilayah hokum polres jawijaya;

7.     Kasus Penangkapan dan Penahanan 24 (orang) Aktifis KNPB di nabire, Dogiai, dan lain-lain yang masih mendekam di polres nabire, dll

8.     Pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh seluruh Polres dan Polresta dalam wilayah hukum Polda Papua dengan cara menyalah artikan perihal “Pemberitahuan” dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum menjadi “Perizinan” sehingga selalu membatasi aktifitas kebebasan berekspresi orang papua untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum

1.     B. Analisis Persoalan

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka diwajibkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia salah satunya adalah Hak Berdemokrasi (berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat dimuka umum). Tanggungjawab pemenuhan hak tersebut secara hukum dimandatkan kepada Instutusi kepolsian Republik Indonesia.

Berdasarkan itu maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam semua Kasus Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM diatas merupakan “Tanggungjawab Institusi Kepolisian Republik Indonesia baik dalam konteks Pengungkapan Pelaku Pembunuhan untuk diadili di Pengadilan, dan Pemenuhan Hak Konstitusi Warga dalam hal Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum”.

Dengan melihat penangkapan dan penahanan 24 (orang) aktifis KNPB oleh Kapolres Nabire tanpa dasar hukum yang jelas menunjukan adanya tindakan pembungkaman ruang demokrasi. Hal itu benar-benar mengusik Tugas Pokok Kepolisan Republik Indonesia sebagai Pengayom dan Pelindung masyarakat sebagaimana yang dijamin pada Pasal 13, Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai institusi yang berwenang menjamin, melindungi, dan menghargai hak konstitusi warga Negara maka kepolisian secara institusi telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 Tentang Implementasi Standar dan Pokok-Pokok HAM dalam tugas-tugas kepolisian, yang bertujuan untuk mengarahkan semua anggota polisi dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia untuk mengedepankan HAM dalam melakukan tugas pokoknya dalam masyarakat.

Harapan itu nampaknya tidak tercipta dalam tubuh Korps Kepolisian Republik Indonesia diseluruh Tanah Papua, dengan demikian maka kami mendesak agar Kapolri selaku pemimpin tertinggi seluruh anggota kepolisian yang bertuga di Indonesia untuk segerah memerintahkan Polda diwilayah hukum Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengungkap dan menindak Para Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dan Pelanggaran HAM dan secara khusus ditwajibkan agar Kapolri memberikan pembinaan secara khusus kepada Kapolda Papua dan jajarannya (Kapolres/Kapolresta) yang sedang bertugas diseluruh Tanah Papua demi menjadikan citra polisi sebagai pengayom dan pelindung Hak Konstitusi warga negaranya diseluruh Tanah Papua.

1.     C. Tuntutan

Berdasarkan analisis diatas, maka dengan tegas kami menuntut kepada Kapolri untuk segerah memerintahkan bawahannya di wilayah hukum Polda DIY (Polresta Yogyakarta), Polda Sulawesi Utara (Polres Manado), Polda Sulawesi Selatan (Polres Makasar), Polda Papua (Polres Nabire, Sorong, Polresta Jayapura) untuk segerah :

1.     Mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur pada pasal 338 KUHP dan Pelanggaran HAM agar selanjutnya diadili untuk menjawab rasa keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum;

2.     Memerintahkan pembebasan tanpa syarat terhadap 26 (orang) aktifis KNPB yang sedang ditahan di Polres Nabire demi melindungi Hak Konstitusi dalam Negara hukum Indonesia

3.     Membuat Surat Edaran Kapolri Tentang Tidak Menyalah Artikan Perihal Pemberitahuan dengan Perizinan sebagaimana dalam prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum demi terwujudnya amanah Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi standar dan prinsip HAM dalam Tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah hukum Polda Papua

1.     D. Penutup

Untuk diketahui bahwasannya pada tanggal 3 Desember 2014, kami atas nama Front Pelajar dan Mahasiswa Sejawa dan Bali akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta untuk mengelar Dialog Dengan Kapolri guna menindaklanjuti 3 (tiga) tuntutan kami diatas.

Demikian penyataan sikap ini disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 27 November 2014

Hormat Kami

Front Pelajar dan Mahasiswa Se-Jawa dan Bali

Editor : Telius Yikwa

Sumber : http://wartapapuabarat.org