Category: Internasional

PM SOGAVARE CALLS ON PIDF LEADERS FOR OCEAN-FRIENDLY DECISIONS

By PM Press.

The PIDF Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands.

The new Chair of the Pacific Islands Development Forum (PIDF), Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands has called on all delegates at the 4th PIDF Leaders’ Summit to make maximum use of the meeting to make decisions that will save the ocean for the good of their countries. Baca lebih lanjut

Bangsa Papua Sedang Melawan Slow Motion Genocide

Bangsa Papua Sedang Melawan Slow Motion Genocide

Yogyakarta,  — Melalui Radio New Zealand (RNZ), dilansir RNZ  (15/5/2016), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menegaskan, bangsa Papua hari ini sedang mengalami ‘slow motion genocide’, genosida yang terjadi perlahan-lahan.

Menurut Yoman, bangsa Papua tidak tinggal diam. Bangsa Papua sudah, sedang, dan akan terus berusaha berupaya dan berjuang untuk tetap eksis dan hidup di atas tanah airnya.

Pendeta Zocratez yang adalah pimpinan Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Tanah Papua ini  dikabarkan bertemu dengan beberapa anggota perlemen dan dengan petinggi-petinggi agama di kawasan Melanesia dan Pasifik.

Dalam kesempatan wawancara dengan RNZ, Yoman juga mengaku kecewa terhadap sikap Ramos Horta, pejuang kemerdekaan Timor Leste yang datang ke Papua beberapa waktu lalu. Menurut Yoman, Horta, komentarnya usai mengunjungi Papua tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pejuang yang pernah memimpin sebuah bangsa menuju kemerdekaan.

Yoman tidak sendiri bicara soal genosida di Papua Barat. Sebelumnya, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Agung Brisbane, Australia, pada 1 Mei 2016, telah mengeluarkan sebuah laporan berjudul We Will Lose Everything.

Dokumen ini berisi catatan pelanggaran atas hak asasi manusia Papua di atas tanah airnya. Kesimpulan dari dokumen ini, adalah adanya genosida yang berjalan lambat, sedang terjadi di Papua, dan bangsa Papua terancam punah.

“Sistim hukum dan politik Indonesia tidak mau dan tidak mampu menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat,” kata laporan tersebut seperti dikutip suarapapua.com, Rabu (18/5/2016).

“Mereka (bangsa Papua) selalu hidup dalam ketakukan akan kekerasan dan merasa putus asa dengan jumlah mereka yang berkurang sangat cepat serta terus terpinggirkannya mereka secara ekonomi dan sosial,” lanjut laporan ini.

Sebelumnya, Jim Elmslie, seorang akademisi dari Universitas Sidney, Australia, pernah melakukan penelitian di Papua dan mengeluarkan sebuah laporan dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, berupa kepunahan bangsa Papua secara berlahan-lahan. Kesimpulan penelitiannya ini didukung oleh data statistik tentang komposisi kuantitas penduduk asli Papua dan non Papua.

Analisis statistik Elmslie dengan kuat memperlihatkan kesenjangan dari komposisi dari perkiraan total penduduk Papua tahun 2020: pendatang di Papua berjumlah 5.174.782 (71,1%) dan orang asli Papua di Papua hanya 2.112. 681 (28,99%). Elmslie menyebutnya, sebuah bencana demografis terparah, yang mengindikasikan adanya ‘slow motion genocide’.

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintahannya telah melakukan pendekatan kesejahteraan dalam menangani Papua. Misalnya, menanggapi soal laporan berjudul We Will Lose Everything, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi dingin.

“Bila ada bukti awal, akan kita proses secara terbuka,” katanya singkat, dilansir rappler.com edisi 3 Mei 2016.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo terus menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Islands Forum (PIF) untuk datang ke Papua memantau langsung pelanggaran HAM. Bahkan ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), Manasseh Sogavare. Indonesia beralasan, soal Papua adalah persoalan internalnya.

Untuk diketahui, genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944. Kata ini diambil dari bahasa Yunani, genos (‘ras’, ‘bangsa’ atau ‘rakyat’) dan bahasa Latin caedere (‘pembunuhan’).

Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Genosida adalah istilah yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisikatau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain

Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.

 

Pewarta: Bastian Tebai

Editor: Arnold Belau

Baca lebih lanjut

ULMWP : Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina? Bagaimana Dengan West Papua?

Logo ULMWP - Jubi
Logo ULMWP – Jubi

Jayapura, – Konferensi Tingkat Tinggi KTT Organisasi Kerja Sama Islam OKI sudah berlangsung pada 6-7 Maret di Jakarta, dengan thema “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungan bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Bahkan,  melalui pertemuan bilateral bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Indonesia menyatakan sudah membuka dan akan meresmikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah bulan Maret ini. Komitmen Pemerintah Indonesia mendukung Palestina adalah perwujudan UUD 1945, bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan.

Komitmen Indonesia ini dipertanyakan oleh United Liberation Movement of West Papua (ULMWP). Sebab, disaat yang sama, Pemerintah Indonesia menyembunyikan dirinya dari konflik politik West Papua, sebuah teritori yang direbut paksa tahun 1962, dicaplok secara illegal pada tahun 1969, dan kini masih terus dikuasai dan dijajah dengan praktek kolonialisme yang militeristik dan menyebabkan krisis kemanusiaan akut, perusakan lingkungan, penggerukan Sumber Daya Alam besar-besaran, serta migrasi penduduk Indonesia ke West Papua secara besar-besaran.

“Sejak 1961, bangsa Papua telah berikrar untuk berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan Negara. Sejak saat itu, rakyat West Papua telah berjuang dengan penuh pengorbanan mencari kemerdekaan dan kedaulatannya selama hampir setengah abat tanpa solusi damai antara West Papua dan Indonesia. Bila pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, pertanyaanya bagaimana dengan West Papua yang telah kehilangan hak kemerdekaan dan kedaulatannya?” tanya Benny Wenda, melalui rilis pers yang dibreitakan Jubi, Selasa (8/3/2016).

ULMWP, tulis Benny Wenda dalam rilis tersebut, sebagai organisasi yang berasosiasi dalam payung perjuangan bangsa Papua Barat yakni United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), yang juga anggota observer di organisasi sub-regional MSG (Melanesian Spearhead Group) memandang bahwa sesunguhnya semangat membebaskan Palestina dari pendudukan Israel harus juga disertai dengan semangat mendekolonisasi West Papua.

“Bagaimana bisa Indonesia mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sementara bangsa Papua masih menjadi wilayah jajahan Indonesia? Bagaimana bisa Indonesia terlibat aktif dalam penyelesaian damai Palestina di PBB, sembari menolak segala bentuk penyelesaian status politik West Papua secara damai?” tulis Benny Wenda.

ULMWP menegaskan, bila Indonesia ikut mendorong kemerdekaan Palestina di OKI, seharusnya juga Indonesia sebagai Anggota Asosiasi MSG mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua sesuai hasil komunike MSG pada than 2013 lalu.

ULMWP juga mempertanyakan sikap Indonesia yang ikut mendorong OKI dalam berbagai Tim Pencari Fakta di Palestina, namun sebagai “mitra dialog” Pacific Islands Forum (PIF) Indonesia tidak mau membuka akses bagi Tim Pencari Fakta dari Negara-negara Pasifik Selatan ke West Papua sesuai hasil kesepakatan tahunannya di Port Moresby, September 2015?

“Dan lagi, mengapa Pemerintah Indonesia terus menolak desakan ketua MSG, Menasseh Sogavare untuk berdialog dengan ULMWP,” tanya Benny Wenda.

Oleh sebab itu, menurut Benny Wenda, atas nama rakyat West Papua, ULMWP menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, dan seluruh anggota Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) bahwa : 1) ULMWP mendukung upaya penyelesaian damai OKI terhadap konflik politik yang berkepanjangan di Palestina dan Israel; 2) ULMWP berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk ikut mencari penyelesaian damai bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua; dan 3) ULMWP juga sangat mengharapkan anggota Negara-negara OKI untuk ikut mendorong Indonesia menghentikan pendudukan illegalnya di West Papua, dan bersama-sama ULMWP menyelesaikan status politik West Papua secara damai. (Victor Mambor)

 

Sumber : tabloidjubi.com