Category: Artikel

Diskriminasi Hukum Indonesia Di Papua

Logo Hukum

  Logo Hukum

Oleh Telius Yikwa.

Indonesia adalah Negara hukum yang bersandar pada undang-undang dasar tahun 1945 dan menganut system demokrasi. Hukum di Indonesia berfungsi untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar tanpa membeda-bedakan dari status politik, status ekonomi, status social sang pelanggar. Atau hukum tidak perna memandang pelanggar hukum dari statusnya sebagai anak kandung, sebagai anak angkat, sebagai ayah kandung, ayah angkat dan lain sebagainya. Dan disisi lain, hukum berfungsi untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan serta membahayakan orang lain (publik).

Sebagai Negara hukum yang menganut system demokrasi, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi di indonesia, dan kedaulatan tertinggi Indonesia adalah rakyat. Dengan demikian, di depan hukum, semua yang berkewarga negaraan Indonesia sama.
Dasar Negara kesatuan rapublik Indonesia yang tersusun empat alinea itu ditambah bergundang pasal hukum di negara ini tidak berfungsi di seluruh rakyat Indonesia secara merata, bahkan dalam prektek-praktek hukumnya penuh diskirminatif terhadap etnis, golongan, ras, dan kaum serta minoritas lainnya di negara yang menggaku negara hukum satu ini.
Lihat saja di Papua, daerah bagian timur negara ini. Berbagai pelanggaran hukum bertumpuk tanpa dikorek sedikitpun apa lagi diselesaikan oleh hukum negara ini. Pelanggaran hak asasi manusia dimana-mana di Papua dibiarkan begitu saja.
Ya, berbicara soal pelanggaran hukum di Papua, sudah sejak tahun 1960an hingga detik ini terus terjadi. Pelaku pelanggaran HAM sudah diketahui tetapi dibiarkan, seakan-akan korban bukan manusia selayaknya manusia di belahan dunia ini.
Kita sebutkan kasus yang baru-baru terjadi saja. Operasi Mapenduma yang pelakunya sudah diketahui dan dibiarkan tanpa diproses hukum. 18 orang jadi korban meningal dunia dan puluhan lainnya luka-luka di GOR Nabire pada tanggal 14 Juli 2014 (Baca disini), pelakunya tidak diproses. Kasus penembakan 4 siswa di Paniai (Baca disini) yang pelakunya sudah jelas tidak diproses secara hukum. Penembakan 2 siswa SMA di Timika (Baca disini), pelakunya sudah diketahui tetapi sama saja. Yang saya sebutkan disini hanya beberapa kasus dari sekian kasus yang ada. Belum termasuk dengan pelanggaran hukum di bidang kesehatan, bidang Agraria atau perampasan tanah, pelanggaran di bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya yang tidak perna tersentuh oleh hukum untuk menyelesaikannya di negara yang menggaku negara hukum ini.
Diskriminasi hukum terhadap rakyat Papua tidak hanya terjadi di tanah Papua. Tetapi di seluruh indonesia dimana ada orang Papua berada, perlakuan pun sama dengan yang terjadi di Papua. Penganiayaan terhadap seorang mahasiswa Papua di kota Yogyakarta, teptanya di nol kilo meter, Malioboro, atas nama Paulus Petege pada tanggal 04 juli 2014 (Baca disini), pukul 19.15 wib, pihak hukum membiarkan pelaku tanpa diproses hukum, kasus serupa terjadi atas nama Jessica Elisabeth Isir pada tanggal 28 April 2010 di Timoho, Yogyakarta. Serta kasus lain di kota Yogyakarta.
Kasus seperti ini tidak hanya di Yogyakarta, tetapi di kota lain lagi seperti kasus penghancuran asrma mahasiswa Papua di kota Makasar, mahasiswa Papua yang korban jadi korban Bandung, Menado dan kota lainnya.
Hukum negara indonesia hanya berlaku untuk rakyat indonesia di propinsi lain selain propinsi Papua dan Papua Barat. Rakyat Papua dibiarkan oleh hukum. Keadilan hukum tidak menjamin rakyat Papua. Rakyat Papua jadi korban di atas korban tanpa hukum yang memberikan sedikit pu rasa keadilan.
Jika kita lihat kebijakan hukum nagara ini terhadap warga Papua dalam hal penegakkan hukum sedemikian itu, maka hukum di indonesia penuh Diskriminatif terhadap rakyat Papua. Rakyat Papua dibiarkan oleh hukum negara.
Kebijakkan hukum pemerintah indonesia terhadap rakyat Papua, semakin memperkuat rasa di hati rakyat Papua bahwa, Rakyat Papua adalah Anak angkat yang diberlakukan tidak adil dan diskriminatif.
Kasus demi kasus setiap waktu terus menumpuk di Papua. Tidak sedikit kasus hukum yang dapat diselesaikan. Indonesia tidak perna adil, tidak adil dan itu akan terus berlanjut entah sampai kapan. Hukum indonesia Memang Diskriminatif terhadap rakyat Papua.
Kapankah rakyat Papua dijamin oleh hukum? Kapankah hukum akan membelah rakyat Papua yang jelas-jelas menjadi korban? Dari manakah keadilan itu akan datang untuk memberikan keadilan hukum kepada rakyat Papua karena hukum hukum indonesia tidak menjamin? Apakah negara lain yang datang untuk menjamin hukum terhadap rakyat Papua? Ataukah rakyat Papua mesti cari jaminan hukum di langit? Jika bukan dari sekian pertanyaan itu, lalu kapan, dari mana dan oleh siapa?
“Rakyat Papua akan merasakan yang namanya Keadilan hukum ketika Papua Lepas Dari negara Diskriminatif dan Munafik serta Licik di dunia yang bernama negara Indonesia.”
Telius Yikwa, Mahasiswa Papua berstudi di kota Yogyakarta
Sumber : Telius Yikwa

Desember, Di Papua Selalu Kelam dan Memilukan

Kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014, salah satu peristiwa tragis jelang Natal di Tanah Papua (Dok SP).

Kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014, salah satu peristiwa tragis jelang Natal di Tanah Papua (Dok SP).

Suasana damai seperti sulit tercipta di Tanah Papua. Ada saja peristiwa berdarah terjadi, apalagi jelang Natal.

Oleh: Yan Christian Warinussy*
Tanah Papua semenjak 1 Mei 1963 secara politik dari sisi administrasi pemerintahan telah beralih kedudukannya dari salah satu Provinsi atau Onderafdeling pada jaman Pemerintahan Netherlandsch Nieuw Guinea menjadi salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan nama Provinsi Irian Barat.
Keberadaan Provinsi Irian Barat sebagai bagian integral dari NKRI ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat.
Kala itu, terdapat 9 kabupaten di provinsi Irian Barat; pertama, Kabupaten Jayapura yang meliputi wilayah Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro. Kedua, Kabupaten Biak Numfor yang meliputi KPS Biak, Numfor dan Supiori.
Ketiga, Kabupaten Manokwari yang meliputi KPS Manokwari, Ransiki, Wasior dan Bintuni. Keempat, Kabupaten Sorong yang meliputi KPS Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru. Kelima, Kabupaten Fakfak yang meliputi KPS Fakfak, Kaimana dan Mimika.
Keenam, Kabupaten Merauke yang meliputi KPS Merauke, Tanah Merah, Mindiptana, Agats dan Mapi/Kepi. Ketujuh, Kabupaten Jayawijaya yang meliputi KPS Baliem, Bokondini, Tiom dan Oksibil.
Kedelapan, Kabupaten Paniai yang meliputi KPS Nabire, Tigi, Enarotali dan Ilaga. Kesembilan, Kabupaten Yapen Waropen yang meliputi KPS Yapen dan Waropen.
Semenjak itu, proses administrasi pemerintahan secara langsung beralih dari Pemerintahan Netherlandsch Nieuw Guinea ke NKRI, dan penggunaan Bahasa Belanda dahulu diganti dengan Bahasa Indonesia.
Pegawai-pegawai instansi pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Rumah Sakit, Kepolisian dan sebagainya beralih dari pegawai Belanda menjadi Pegawai Indonesia.
Bersamaan dengan itu, proses pendidikan di sekolah-sekolah juga berubah dari kurikulum Belanda menjadi kurikulum Indonesia dan awalnya memang banyak guru-guru didikan Belanda dahulu yang ikut menjadi tahanan-tahanan politik di sejumlah penjara-penjara yang dikuasai TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Laut pada sekitar tahun 1969-1972.
Juga, sejumlah pegawai-pegawai instansi pemerintah, mantri, para medis dan karyawan badan usaha swasta ketika itu, sempat menghuni penjara-penjara tersebut selama lebih dari 3 tahun.
Mereka sempat menghabiskan masa perayaan Natal dan tahun Baru pada tahun-tahun tersebut di balik jeruji besi alias penjara tanpa pernah diadili untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang ditimpakan Negara kepada mereka masing-masing.
Jadi, situasi di Tanah Papua sejak 1969 hingga 1972 itu memang sangat mencekam dan sebenarnya hingga dewasa ini jelang akhir tahun 2015 pun selalu kelam dan memilukan.
Belakangan pada tahun 1999, Provinsi Irian Jaya yang dahulu bernama Irian Barat berganti namanya menjadi Provinsi Papua dan resmi disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Kemudian pada tahun 2003, terjadi peristiwa politik pemekaran Provinsi Papua menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat yang disahkan menjadi provinsi yang juga menjadi objek dari pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008.
Sejak tahun 2003 hingga kini, di Bumi Cenderawasih ini terdapat dua provinsi otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua dengan ibukota di Jayapura, dan Provinsi Papua Barat dengan ibukota di Manokwari.
Selanjutnya pada hari-hari setiap jelang Natal 25 Desember di Tanah Papua sepanjang 10 tahun terakhir ini senantiasa tak pernah lepas dari adanya kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa manusia tidak berdosa. Situasi keamanan di berbagai belahan Bumi Cenderawasih ini selalu terdengar ada penembakan yang diduga keras selalu dilakukan oleh aparat TNI atau Polri terhadap warga sipil tak bersenjata dan selalu sulit diungkapkan siapa pelakunya? Atau siapa yang seharusnya bertanggungjawab? Atau institusi mana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/peristiwa tersebut?
Kasus Lapangan Karel Gobai Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua pada tanggal 8 Desember 2014 belum hilang dari ingatan kita semua, lebih kurang 5 orang pelajar Orang Asli Papua (OAP) tewas tertembak senjata aparat keamanan yang bertugas saat itu di sana.
Sayangnya, sampai hari ini belum ada penyelesaian secara hukum atas kasus yang menurut investigasi awal Komnas HAM sebagai institusi yang berkompeten secara hukum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Menurut hasil investigasi/penyelidikan awal tersebut, Komnas HAM menyimpulkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000.
Hingga saat ini, menjelang peringatan 67 Tahun Hari HAM se-Dunia, tanggal 10 Desember 2005, Komnas HAM tidak bisa melanjutkan investigasi HAM sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Alasannya, Komnas HAM tidak memiliki dana untuk melakukan investigasi lanjutan, kendatipun sudah dibentuk Tim Ad Hoc sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) dari Undang-Undang Pengadilan HAM.
Sementara itu, baru saja terjadi peristiwa-peristiwa penembakan warga sipil oleh aparat TNI/Polri yang diduga keras mengandung indikasi dan dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peristiwa tersebut terjadi di Wamena, Timika dan Kabupaten Kepulauan Yapen di Provinsi Papua.
Namun sayangnya, lagi-lagi Pemerintah maupun institusi yang berkompeten seperti Komnas HAM tidak segera bertindak melakukan penyelidikan berdasarkan amanat aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga semua tindakan aparat keamanan (TNI/Polri) yang seringkali diduga keras melakukan tindakan penembakan dan atau pembunuhan secara kilat (summary execution) terhadap warga sipil OAP di atas tanah ini selalu tidak pernah tersentuh secara hukum (impunitas/impunity).
Bulan Desember setiap tahunnya dalam 10 tahun terakhir ini saja selalu tidak pernah menjadi bulan yang penuh Berkat dan Damai sebagaimana tersirat di dalam pesan-pesan Natal atau tema-tema Natal yang dikeluarkan oleh Gereja-gereja di Indonesia dan di Tanah Papua.
Seperti tidak tampak adanya kemampuan dari para pejabat tinggi militer dan polisi yang bertugas dan memiliki wewenang penuh di Tanah Papua untuk menghadirkan suasana nyaman, aman dan damai dari waktu ke waktu pada setiap bulan Desember.
Saat dimana Umat Kristiani di Bumi Cenderawasih ini selalu mempersiapkan diri melalui empat minggu Adventus (minggu penantian) sebelum memasuki Natal dengan harapan akan hadirnya kenyamanan, keamanan dan damai yang sangat “mahal” harganya di Tanah Papua.(suarapapua.com)
*Penulis adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Peraih “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada, dan Pembela HAM (Human Rights Defender) di Tanah Papua.

 

Sumber : http://suarapapua.com//read/2015/12/07/3016/desember-papua-selalu-kelam-dan-memilukan

NEGERI ANEH

Inilah negeri aneh,
Munafik pura-pura jadi ulama,
Pelacur pura-pura jadi artis,
Penjagal pura-pura jadi prajurit,
Koruptor pura-pura jadi abdi negara,
Penipu pura-pura jadi wakil rakyat,
Penindas pura-pura jadi pemimpin,
Negeri aneh.

Inilah negeri aneh
Sejarah dimanfatkan
Kreaktivitas ditelikung
Kebudayaan diprostitusi
Hukum dirupihakan
Kebenaran disimpangkan
Keadilan diancam
Negeri aneh

#Telius Yikwa

 

Sumber : https://www.facebook.com/notes/castro-jr/negeri-aneh/517842358380155?pnref=story